Toleransi: Memberi Ruang Beribadah bagi Keyakinan yang Berbeda

Menjadi minoritas kerap membuat seseorang kesulitan menjalankan keyakinannya. Hal tersebut juga dialami Sumarah, seorang penghayat yang tinggal di Desa Salamrejo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu rumah tangga berusia 45 tahun tersebut sesekali berjualan di Sekolah Dasar (SD) dekat rumahnya. Menganut keyakinan yang berbeda menyebabkan Sumarah kerap dianggap musyrik, tidak bertuhan, hingga pemakai menyan. Hal tersebut menyebabkan ia dijauhi hingga dagangannya tidak laku lantaran keyakinan yang berbeda.

Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam webinar Seri 2 Festival Inklusif 100 % pada 21 September 2020. Webinar ini mengangkat tema ‘Yang Beda, Yang Memberi Warna: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif bagi kelompok Penghayat di Desa’.

Kiprah Program Peduli dan LKiS

Perubahan mulai terjadi ketika ia mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan di LKiS. Program Peduli dan LKiS mengajak para penghayat kepercayaan bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kulon Progo. Mereka mendapat kesempatan meningkatkan perekonomian mereka lewat menyulam, membuat kriya, dan budidaya lidah buaya. Selain pembuatan usaha, Sumarah dan rekan-rekan penghayat mendapat pelatihan HAM. Mereka kemudian menyadari pentingnya inklusi sosial agar pembangunan dapat menjangkau semua orang.

Hal serupa terjadi di Desa Kalikudi, Kabupaten Cilacap. Di desa tersebut ada kelompok masyarakat adat (kaum candi) yang hidup berdampingan dengan kaum santri (jamaah masjid). Perbedaan cara beribadah mereka kerap memicu terjadinya konflik sosial. Kaum santri memandang kaum candi sebagai masyarakat yang dekat dengan tradisi yang bersifat musyrik. Sedangkan kaum candi menganggap bahwa ritual bakar kemenyan merupakan wujud bakti mereka pada leluhur. Ketidaksepahaman ini membuat kedua kaum tersebut enggan untuk berhubungan satu sama lain.

Perubahan mulai muncul saat Lakpesdam PCNU Cilacap mengadakan pertemuan. Para pelestari adat berkenalan dengan peserta lain yang berasal dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Cilacap, pengurus PCNU Cilacap dan badan otonomnya, serta perwakilan Pemda Cilacap. Para pelestari adat di Cilacap kemudian membentuk organisasi dinamakan paguyuban Adat Tradisi Anak Putu (ATAP) dengan payung hukum Perdes Kalikudi pada Desember 2014. Mereka kemudian mulai aktif mengajak kaum santri untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan. Perubahan cara pandang kemudian mengakibatkan para pelestari adat mengetahui haknya. Mereka kemudian mengajukan bantuan kepada pemerintah untuk membangun kamar mandi bagi masyarakat adat. Proposal tersebut disetujui dan masyarakat dapat menikmati bantuan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *