5 Praktik Diskriminatif Terhadap Penganut Agama Lokal

Jauh sebelum agama resmi yang diakui pemerintah masuk ke Indonesia, masyarakat di berbagai wilayah menganut agama lokal. Masyarakat di daerah tertentu memiliki kepercayaan seperti Islam Kaum Tua di Talaud—Sulawesi Utara, Kaharingan di Kalimantan Tengah, Aluk to Dolo di Tana Toraja, Sunda Wiwitan untuk Suku Baduy di Banten, Kejawen di Jawa Tengah, Tonas Walian di Minahasa—Sulawesi Utara, Wetu Telu di Lombok, hingga Naurus di Pulau Seram.

Akan tetapi karena jumlahnya kecil atau secara ekonomi lemah, kelompok agama lokal ini kerap tidak mendapatkan pengakuan secara politik. Kelompok ini menjadi minoritas di Indonesia.

Praktik-praktik diskriminatif itulah yang menjadi salah satu alasan digelarnya Festival Inklusi 100%. Acara ini menjadi wahana bertukar ide, gagasan dan pikiran dalam rangka membangun masyarakat yang setara. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa saja diskriminasi yang kerap terjadi pada penganut agama lokal di Indonesia.

  1. Mengalami Pemaksaan untuk Memeluk Agama Resmi

    Meskipun UUD 45 menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (pasal 28 E, pasal 28 I, serta pasal 29 ayat 2), hingga kini pemeluk agama lokal kerap mengalami marginalisasi.

    Pada masa Orde Baru, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memasukkan agama lokal dalam aliran kepercayaan.

    Pembinaan aliran kepercayaan memaksa mereka untuk menginduk kepada agama “resmi”. Agama lokal seperti Kaharingan (Dayak), Aluk To Dolo (Tana Toraja) digabung-kan ke dalam agama Hindu. Agama Khonghucu digabungkan ke dalam agama Buddha. Karena kebijakan pemerintah waktu itu sangat represif, pemeluk agama lokal sangat terpaksa bergabung ke dalam agama tersebut (Rosidi, 2011).

  2. Kesulitan Mencantumkan Identitas di KTP

    Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (Pardosi, 2010).

    Warga negara yang tidak memeluk agama bisa kehilangan hak-haknya.

    Tidak punya KTP, tidak bisa menikah secara sah, anak kesulitan untuk memiliki akta lahir, sulit untuk masuk sekolah atau mencari kerja. Meski aturan ini sudah dihapus, banyak pegawai pencatatan sipil tidak memahami jika kolom agama bisa diisi “penghayat kepercayaan”.

  3. Kesulitan Membangun Rumah Ibadah

    Di berbagai daerah kerap kali muncul cerita jika penghayat kepercayaan tidak mendapat ijin dari tetangganya atau perangkat desa saat berniat membangun rumah ibadah.

    Jumlah penganutnya yang kecil membuat pemeluk agama lain kerap tidak tahu dan curiga terhadap kelompok penghayat.

  4. Mendapat Ucapan Kasar

    Penganut kepercayaan di berbagai daerah kerap mendapat sebutan sebagai penyembah berhala atau kafir. Banyak penganut agama mayoritas beranggapan kepercayaan dari masa lalu ini tidak memiliki Tuhan.

  5. Harus Mengikuti Pelajaran Agama Lain di Sekolah

    Sekolah umumnya hanya mengajarkan enam agama yang diakui pemerintah. Penganut aliran kepercayaan kadang terpaksa harus mengikuti pelajaran agama lain demi mengikuti ujian kenaikan kelas. (LRW)